Nomor 5 tahun 1981. Tentang. Perhitungan anggaran negara tahun 1973/1974. Dengan rahmat tuhan yang maha esa. Penjabaran dari Undang-Undang PerkawinanUndang-Undang Republik Indonesia NOMOR 1 TAHUN Bahasa Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014. UU No 1 Thn 1974.pdf 2. Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa. «ОТКРЫТИЕ: Закон РИ № 1 от 1974 года, касающийся брака», "ГЛАВА I, СТАТЬЯ 1 - 5 ОСНОВЫ БРАКА", "ГЛАВА II Статья 6 - 12 БРАКОВЫХ УСЛОВИЙ", «ГЛАВА III Статья 13 - 21 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БРАКА», «ГЛАВА IV.
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Tujuan utama dari penelitian ini adalah; untuk mengkaji interpretasi tentang batas usia perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974; untuk menganalisis korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Sisdiknas, Ketentuan BKKBN dan UU Perlindungan Anak terkait dengan batas usia perkawinan; dan untuk menemukan konstruk pembaruan hukum PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA. I. UMUM. Sejak beberapa waktu telah dilakukan kegiatan mencari sumber-sumber kekayaan alam baru antara lain berupa eksplorasi minyak dan gas bumi dilandas kontinen. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Segi Hukum Antara Tata Hukum Article (PDF Available) · April 1976 with 888 Reads How we measure 'reads' Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 3. Undang-undang no.1 tahun 1967, tentang Penana-man Modal asing. PENJELASAN A T A S UNDANG - UNDANG NO.1 1967 t e n t a n g PENANAMAN MODAL ASING PENJELASAN UMUM. Keadaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemorosotan daya beli Rakyat secara terus menerus dan perbendaan tingkat hidup yang makin menonjol. Besarnya pensiun-pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun masa-kerja telah dipertinggi dari 1,6% menurut peraturan lama menjadi 2,5% menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini. Begitu pula minimum pensiun-pegawai yang menurut peraturan lama berjumlah 50% telah ditetapkan dalam Undang-undang ini menjadi 75%.
UU No 1 th 1979 ttg Ekstradisi Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 - 188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi
Penjelasan Pasal 8 UU RI No 1 Tahun 1974. Titus Sutio Fanpula-Januari 16, 2018. 0. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Pasal 7 UU RI No 1 Tahun 1974. Titus Sutio Fanpula-Januari 16, 2018. 0. 1 2 Halaman 1 dari 2. 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN. BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 2912). Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan 1. 22/03/2012 download undang-undang no. 1 tahun 1949 tentang penggantian pajak bumi dengan pajak pendapatan PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA. I. UMUM. Sejak beberapa waktu telah dilakukan kegiatan mencari sumber-sumber kekayaan alam baru antara lain berupa eksplorasi minyak dan … perbandingan UU no 7 thn 2004 dan UU no 11 tahun 1974 by shayana_junita in Types > School Work y task
2. Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa.
Terkait dengan dianulirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK, Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pemerintah tidak mengalami kekosongan paying hokum dalam pengelolaan sumber daya air. “Saat ini pemerintah kembali menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Mengingat: 1. Sign In. Details Sign in. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.pdf - Google Drive. Sign in UU NO 1 1974 perkawinan 3 PDF PENJELASAN. ATAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR I TAHUN 1974. TENTANG. PERKAWINAN. PENJELASAN UMUM : 1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 2912). Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong; Memutuskan 1. UU No 1 th 1979 ttg Ekstradisi Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 - 188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : 1
1 Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; 3 Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia; 4 Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; Bagi Anda yang mau menikah hendaknya tahu tentang UU No 1 Tahun 1974 ini. Silahkan download UU No 1 Tahun 1974 melalui tautan yang tersedia. Semoga bermanfaat. 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja disahkah pada tanggal 12 Januari 1970 di Jakarta ditanda-tangani oleh Presiden Repu Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat